TUNTUTAN PROFESIONALISME GURU
DALAM RANGKA MENCERDASKAN ANAK BANGSA

OLEH:
RAHMAT SAID
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
JURUSAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012
DALAM RANGKA MENCERDASKAN ANAK BANGSA
OLEH:
RAHMAT SAID
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
JURUSAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memainkan peranan fundamental demi kelamgsungan hidup manusia. Dalam institusi tertinggi bangsa Indonesia, UUD 1945, tertuang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Namun, di berbagai sektor dan perjalana pendiddikan harus ditopang dengan tenaga pendidik atau guru profesional untuk mewujudkan cita-cita itu.
Melalui pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru yang sudah mempunyai profesionalitas, maka dengan sendirinya tujuan nasional pun akan tercapai. Karena di setiap lini kehidupan membutuhkan manusia intelektual untuk menunjang pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Cermin kehidupan bermasyarakat terletak pada wajah pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting.
Menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks ini, mengharuskan guru untuk tampil profesional. Kerja keras seorang guru sangatlah dibutuhkan. Guru memiliki eksistensi sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Berusaha menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menjadikan peserta didik aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru-guru dituntut agar mampu memetakan dan memberdayakan potensi peserta didik.
Wawasan dan pengetahuan yang luas seorang guru juga perlu ditunjukkan agar pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kualifikasi ajkademik maupun konsentrasi yang menjadi jurusanya. Kompetensi seorang guru harus berada di atas kemampuan peserta didiknya. Seriap satuan pendidikan, khususnya jalur formal, diharapkan dapat menampung guru-guru yang ahli di bidangnya. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan hak penuh kepada guru untuk mengembangkan pengetahuannya.
Di samping pengetahuan yang memadai, sebagai guru profesional juga tentunya memiliki strategi jitu untuk membawa peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan. Bagi guru profesional, proses pembelajaran dimulai dengan mengenali karakteristik peserta didik. Dengan pengenalan karakter yang mendalam, sehingga dapat merangkul seluruh peserta didik untuk memiliki tiga kompetensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki oleh siswa dan terus menggali potensi dan jati diri siswa, serta berusaha menggerakkan dan membangun siswanya, sehingga lebih aktif di kelas. Sehingga pada akhirnya akan memberikan output kematangan hard skill dan soft skill. Dengan itu, tujuan pendidikan nasional dan pembangunan akan terwujud berkat profesionalisme tenaga pendidik.
1.2. Rumusan Masalah
Ada beberapa masalah yang akan dipecahkan atau dibicarakan dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimanakah potret pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimanakah guru profesional itu?
3. Bagaimana upaya efektif guru dalam melaksanakan tanggungjawab pembelajaran?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan memecahkan berbagai permasalahan sebagaimana pada rumusan masalah di atas. Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi guru, masyarakat, dan pemerintah agar profesionalisme guru betul-betul diperhatikan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Potret Pendidikan di Indonesia
Beragam pendidikan yang diberlakukan di Indonesia. Pemerintah menjamin warga negaranya melalui UUD 1945 untuk mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Akan tetapi, lebih difokuskan pada anak yang berusia 7-15 tahun yang berhak memperoleh pendidika dasar yang lebih dikenal dengan Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun. Hal ini dilakukan karena momen itulah yang merupakan peletak dasar kecerdasan anak untuk mengembangkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pendidikan nonformal yang disediakan oleh masyarakat atau pihak swasta maupun jalur pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu adalah sarana untuk mengembangkan minat dan bakat seorang anak.
Sebagai salah satu Negara anggota PBB, Indonesia juaga mencanangkan tiga kebutuhan mendesak bagi pendidikan global, terutama bagi Negara berkembang yang telah dirintis oleh badan dunia PBB di bidang pengembangan lewat “trilogi pendidikan global”, yaitu:
1. Demokratisasi pendidikan
2. Modernisasi pendidikan dengan menghormati identitas budaya, serta
3. Adaptasi pendidikan dengan tuntutan pekerjaan produktif, searah dengan kebutuhan lapangan kerja.
Di bidang demokratisasi pendidikan, tercuat nilai hakiki tentang pendidikan itu sendiri bahwa melalui pendidikan yang ditempuh dimaksudkan untuk mendidik masyarakat menuju wujud kemandirian, dan pemerataan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah universal dan hak semua orang atau lazim juga disebut sebagai education is universal and for all. Sementara modernisasi pendidikan mencakup antara lain keragaman alternatif dalam pelayanan pendidikan dan proses belajar-mengajar. Beberapa bentuk modernisasi pendidikan, antara lain pendidikan jarak jauh, pendidikan dengan multimedia, cara belajar tuntas, atau dengan pendekatan nonkonvensional lainya dalam bidang pendidikan. Adapun adaptasi pendidkan merupakan hakikat usaha ke arah menjembatani kesenjangan antara angkatan kerja yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia.
Namun, jika kita merefleksi, wajah pendidikan di Indonesia sangatlah buruk, tercermin dengan kehidupan masyarakatnya yang masih minim dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Notabenenya mereka adalah lulusan lembaga pendidikan. Pengangguran lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi S-1 atau Sarjana , sangat banyak. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan, mengharuskan siswa yang mengikuti ujian nasional harus lulus dengan nilai 5,50 pada tahun ajaran 2010/2011. Sementara kemampuan siswanya di bawah rata-rata nilai itu. Sehingga terbukti banyak lulusan SMA/SMK yang tidak lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN), walaupun mereka mempunyai nilai di atas rata-rata standar kelulusan.
Proses penilaian dalam dunia pendidikan perlu diperbaiki. Penilaian membutuhkan trasparansi dari penilai dan yang dinilai agar tujuan pendidikan nasional benar-benar tercapai. Penilaian melaui ujian nasional sungguh tidak efektif. Sebenarnya pihak Dikti tidak pantas memberikan nilai kepada siswa, guru di satuan pendidikan yang bersangkutan yang berhak menilai siswa karena guru tersebutlah yang lebih mengetahui kemampuan dan kondisi siswanya. Di sisi lain, evaluasi tahap akhir bukanlah 100 % kemampuan tiap siswa. Penilaian proses menjadi alternatif terbaik untuk melihat batas kompetensi siswanya secara langsung dan jelas. Karena di sanalah tolak ukur keberhasilan siswa dapat terlihat secara nyata.
Ada beberapa hal yang harus direvisi dari sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, tunjangan dan penghargaan kepada guru harus ditambah. Gaji guru harus di atas rata-rata kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dengan gaji ndan tunjangan yang menunjang, guru dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kedua, menjadi guru mestinya menjadi pilihan hidup. Menjadi guru bukan paksaan, tapi panggilan jiwa. Ada keinginan kuat dari hati nurani untuk menjadi seorang guru. Ketiga, guru sejatinya memilki lisensi keguruan. Kompetensi yang paling penting dari seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Guru dituntut agar mampu dan memilki kematangan ilmu mengajar yang memadai. Keempat, perbandingan antara guru dan murid di beberapa daerah di Indonesia. Banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru. Sehingga biasanya guru mengajar di kelas tidak lagi sesuai dengan disiplin ilmunya. Kelima, perbedaan mata pelajaran yang diujikan. Mestinya tidak ada perbedaan antara ujian nasional dengan ujian sekolah. Semua bidang pelajaran harus diujikan secara komprehensif dalam skala nasional atau semua bidang pelajaran harus diujikan oleh pihak sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan amanat UUD 1945 tentang tujuan pendidikan nasional bukanlah semata-mata tanggungjawab guru sebagai tenaga pendidik. Namun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dam seluruh lapisan mayarakat mempunyai tanggungjawab yang sama di mata Negara kita. Dukungan dari pemerintah serta kesadaran penuh dari masyarakat sangat menentukan baik-buruknya pendidikan di Indonesia.
2.2. Guru Profesional
Banyak pendapat mengenai profesi guru. Makagrasar M. (1998), mengatakan profesi guru sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan yang diperoleh setelah menempuh pendidikan pada lembaga keguruan tertentu. Sementara itu, Golbreath J. (1999), berpendapat bahwa “profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani.” Nasanius Y. (1998), profesi guru merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat luas pada umumnya, yang tidak pernah ikut pendidikan keguruan.
Tapi, yang jelasnya seorang guru harus memiliki keahlian khusus. Apalagi tentang disiplin ilmu di bidangnya. Keahlian khusus didapatkan melalui pendidikan yang khusus pula. Sehingga sat ini tidak ada lagi guru kelas, tetapi yang ada dalah guru mata pelajaran. Hanya saja, banyak guru-guru yang mengajar tidak sesuai lagi dengan bidang studinya.
Guru profesional adalah mereka yang mempunyai dua konsepsi penting. Pertama, guru mengenal jati dirinya. Seorang tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, menitipkan pesan kepada semua guru “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.” Jika berada di depan, guru sebagai teladan dan contoh bagi seluruh siswa-siswanya. Jika berada di tengah, guru dapat mengarahkan siswa-siswanya. Banyak yang mengatakan “jika gurunya kencing berdiri, maka siswanya kencing berlari.” Suatu kebenaran yang mutlak diakui bahwa kebanyakan siswa-siswa tidak mampu menampilkan sikap-sikap positif, karena latar belakangh gurunya yang cenderung membuat masalah-masalah negatif. Tugas guru adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, dan melatih agar siswa atau peserta didik memiliki tiga kompetensi utama, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).
Kedua, guru sedapat mungkin menjadikan jam-jam pelajaran sebagai medan belajar, bukan mengajar. Pemahaman ataupun penyerapan informasi siswa, juga terletak pada gurunya. Sebagai guru profesional pada satuan pendidikan formal, eksistensinya adalah mengajar. Sebagaimana layaknya mengajar, berarti menanamkam opini baru kepada siswa yang belum diketahui.jadi, wajar saja jika pada saat pembelajaran berlangsung, terdapat kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang datangnya dari siswa. Hal itulah yang mesti dimaklumi guru ketika mengajar, namun terus diperbaiki. Dalam proses pembelajaran, guru tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, sampai mengancam siswa-siswanya. Sehingga boleh jadi banyak siswa yang sudah malas belajar, tidak ada sikap kepedulian, bahkan putus sekolah hanya karena persoalan guru. Perlu diantisipasi, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Guru mempunyai perana penting dalam pemberian motivasi dan reincforment kepada siswa agar lebih menonjolkan prestasi dan memiliki mental juara.
Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab III, tentang Prinsip Profesionalitas, Pasal 7 ayat 1, dicantumkan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
3. Memilki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memilki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memilki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memilki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memilki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
2.3. Tugas Guru dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pembelajaran
Guru adalah salah satu profesi abdi Negara. Guru berbeda dengan pegawai negeri lainya apalagi swasta. Walaupun guru adalah profesi yang sama dengan dokter, tapi guru lebih besar peran dan manfaatnya disbanding dokter. Menjadi guru adalah profesi yang sama dengan polisi dan TNI yang tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari orang seorang, kecuali gaji dan tunjangan yang layak dari Negara.
Menjadi guru adalah tugas yang sangat mulia. Bukan lagi seperti dulu, guru adalah pekerjaan yang tak berharga di mata masyarakat, namun sekarang guru menjadi profesi yang bergengsi, dambaan banyak orang. Banyak dintara kita yang ingin menjadi guru, namun mereka tidak diberikan kesempatan untuk masuk pada lembaga keguruan karena kurangnya kulitas pada diri mereka sendiri.
Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I, Pasal I, Ayat 1, berbunyi: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, malatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Tugas guru tidak hanya membuat siswa menjadi tahu dan paham tentang materi yang diajarkan. Di sisi lain, guru mempunyai tanggungjawab dalam mendidik dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal positif. Hasil dari proses pembelajaran selain didapatlkan langsung di sekolah, juga harus mempunyai output di lingkungan sosial. Siswa-siswa yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar dan dianggap tidak mampu dalam pelajaran tertentu, diusahakan agar guru mampu memecahkan hal-hal semcam itu.
Dalam Undang-Undang yang telah disebutkan, pada pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Berindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Carut-marut segala aspek kehidupan di Indonesia, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang masih rendah. Untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, maka sangat dibutuhkan tenaga pendidik atau guru profesional. Secara administratif, profesionalisme seorang guru minimal memilki kualifikasi S-1 atau D-4. Di samping itu, mereka dituntut untuk menguasai disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Dan yang paling penting adalah guru harus memilki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3.2. Saran
Bagi warga Negara Indonesia yang memegang profesi sebagai guru dan ingin menjadi guru, maka dalam proses belajar-mengajar, tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswanya menuju hal-hal positif. Semoga makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guru dalam malakukan tugasnya yang mulia.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Undang-Undang Guru dan Dosen
Nomor 14 Tahun 2005. Jakarta.
Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi. Profesionalisme Guru.
http://www.infoskripsi.com/Article/Profesionalime-Guru.html.
Sanjaya, Ade. Makalah Pendidikan. Profesionalisme Guru.
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/Profesionalisme-Guru.html.
Suhendro, Bambang. 1995. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar